Pemerintah bakal melakukan penghentian sementara / moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan kebijakan itu merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. "Instruksi beliau (Jokowi), adalah arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy di Kementerian PAN RB, Jakarta, Selasa (27/10), dilasnir merdeka.
Yuddy menegaskan, moratorium itu akan dilakukan sepanjang pemerintahan Jokowi. Artinya, sepanjang pemerintahan Jokowi-JK tak ada penerimaan PNS. "Lima tahun ke depan," tegasnya. Politikus Partai Hanura ni menjelaskan, moratorium memang harus dilakukan untuk mengefektifkan jumlah sekaligus kinerja PNS. Sehingga PNS bekerja maksimal sesuai tugasnya. "Kita sedang kaji, berpa sebenarnya rasio yg tepat jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan dgn jumlah penduduk. Misalnya dgn 250 juta jiwa penduduk itu yg tepat berapa sih? / kalau di DKI penduduk 8 juta birokratnya berapa?" jelasnya.
Atas dasar itu dia meminta agar semua pihak memahami maksud positif penghentian penerimaan PNS. "Jadi moratorium itu berpikir secara jernih agar segala keputusan yg dilakukan dlm proses reformasi birokrasi ni efisien dan produktif," terangnya. Sekadar diketahui, moratorium / penghentian penerimaan PNS sempat jg dilakukan pemerintahan Presiden SBY-Boediono. Namun moratorium di era SBY hanya 16 bulan saja terhitung mulai September 2011 sampai Desember 2012.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, “Pak Presiden Joko Widodo menginstruksikan bahwa pemerintahan akan melakukan penghentian sementara / moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun depan….Moratorium ni akan berlangsung hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir lima tahun mendatang….”
Moratorium ni harus dilakukan untuk mengefektifkan jumlah sekaligus kinerja PNS…Sehingga PNS dpt bekerja secara maksimal sesuai tugasnya….Pemerintah jg tengah mengkaji, berapa sebenarnya rasio yg tepat jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan jumlah penduduk…Kebijakan moratorium diambil guna berpikir secara jernih agar segala keputusan yg dilakukan dlm proses reformasi birokrasi ni efektif dan produktif.
source : http://infopengumuman.blogspot.com, http://news.detik.com, http://twitter.com
0 Response to "Pemerintahan Jokowi Tak Buka Lowongan CPNS #16201"
Posting Komentar